Lampung Tengah: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Drs. Eko Dian Susanto, M.I.P., mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah mengikuti Zoom Meeting Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., yang diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Senin(08/06/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah dan diikuti secara virtual dari pusat penyelenggaraan rapat. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah, Drs. Thoheran, M.Si., para kepala perangkat daerah terkait, serta tamu undangan lainnya.
Rapat kerja yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI tersebut membahas berbagai isu strategis terkait kepegawaian daerah, khususnya mengenai permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer. Selain itu, rapat juga membahas relaksasi kebijakan serta penyusunan regulasi mengenai besaran belanja pegawai pemerintah daerah yang saat ini melebihi batas ketentuan sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah pusat bersama para kepala daerah melakukan diskusi dan pertukaran pandangan guna mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penataan tenaga non-ASN serta pengelolaan anggaran belanja pegawai. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola kepegawaian yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui keikutsertaan dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan manajemen aparatur sipil negara dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.(*)
