Lampung Tengah: Eliminasi Tuberkulosis (TB) tidak hanya bergantung pada keberhasilan tenaga kesehatan menemukan dan mengobati pasien. Di balik itu, terdapat faktor kebijakan, koordinasi lintas sektor, hingga efektivitas implementasi program yang menentukan keberhasilan pengendalian penyakit menular tersebut.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, dosen Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang melaksanakan penelitian Skema Kajian Kebijakan Kesehatan (KKS) dengan tema “Analisis Implementasi Kebijakan dalam Upaya Penanggulangan Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (6/8/2026).
FGD menjadi ruang untuk menguji sejauh mana kebijakan penanggulangan TB telah diterapkan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi. Mulai dari penemuan kasus yang belum optimal, kepatuhan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, pelacakan kontak erat, sampai penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi eliminasi TB.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Tengah, Dr. Candra Puasati, S.Pd., M.Pd., yang hadir mewakili Plt. Bupati Lampung Tengah, menegaskan bahwa pengendalian TB membutuhkan komitmen bersama. Menurutnya, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, dr. Josi Harnos, menyampaikan bahwa evaluasi berbasis bukti menjadi langkah penting untuk memperkuat program yang telah berjalan. Masukan dari akademisi melalui penelitian diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam meningkatkan kualitas layanan, mempercepat penemuan kasus, serta memperkuat pendampingan pasien agar angka keberhasilan pengobatan terus meningkat.
Tim peneliti dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang menjelaskan bahwa penelitian ini tidak berhenti pada proses pengumpulan data. Hasil kajian akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam menyempurnakan strategi penanggulangan TB, sehingga implementasi program menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi kebijakan yang memperkuat upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan kebijakan yang berbasis bukti dan kondisi nyata di lapangan, target Indonesia menuju eliminasi TB pada tahun 2030 diharapkan semakin realistis untuk diwujudkan.(*)
