Lampung Tengah: Polemik pembatalan tender 14 paket pekerjaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah masih belum jelas Kepastian Hukumnya, Namun saat ini terjadi lagi pembatalan tender yang dilakukan oleh Rahmat Danil selaku Plt. Kepala Dinas BMBK, Atas adanya pembatalan kembali tender ini tentunya sangat membingungkan Para Kontraktor Sabtu, 31/10/2026.
pembatalan tender ulang Mini Kompetisi yang sedang berjalan yakni diantaranya pada paket pekerjaan
* Peningkatan Jalan ruas jalan lingkar dalam Polres Lampung Tengah.
* Peningkatan Jalan ruas jalan Gayuh rejo lingkungan VI kel. Gunung sugih raya kec. Gunung sugih.
Ketua ASPEKINDO Lampung Tengah Angga irawan berharap hal ini harus dijelaskan secara terbuka mengapa terjadi pembatalan tender mini kompetisi ini agar tidak menimbulkan dugaan yang mengarah kepada bahwa pembatalan ini dilakukan karena perusahaan yang akan dikondisikan tidak menjadi pemenang.
“Dalam mini kompetisi pada paket tersebut hanya disampaikan alasan pembatalan karena tidak adanya pemenang pada mini kompetisi ini tanpa dibuka/diumumkan hasil evaluasi penawaran tender, jadi ini menimbulkan tanda tanya besar bagi para peserta penawaran tender mini kompetisi,ujar Angga.
Untuk itu baik Plt. Bupati I Komang Koheri maupun inspektur Tri hendryanto selaku APIP/INSPEKTORAT Lampung Tengah harus tegas menyikapi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tender mini kompetisi ini dan dapat menjelaskan secara terbuka tentang situasi dan kondisi yang terjadi. Tegas Angga.
Ketegasan dalam mengambil keputusan tentunya tidaklah sulit apabila semuanya berdasarkan aturan yang berlaku namun jika memaksakan kehendak dan bertindak sewenang-wenang maka tidak akan pernah tercapai jalan keluar/solusi terbaik.
Oleh karena itu Angga meminta semua pihak dapat menindaklanjuti polemik ini sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat tercipta situasi yang kondusif dan iklim usaha yang sehat, terbuka dan berkeadilan. Sehingga pembangunan di Lampung Tengah dapat di rasakan oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah kepentingan masyarakat harus di utamakan, Bukan kepentingan rahmad danil.
Lebih lanjut, Angga meminta seluruh pihak terkait menindaklanjuti polemik tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebab, pengadaan proyek pemerintah bukanlah ruang yang boleh dikelola berdasarkan selera atau kepentingan rahmad danil
Di dalamnya terdapat hak pelaku usaha untuk memperoleh kesempatan yang adil, sekaligus tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara akuntabel.
Pembatalan tender yang terus berulang tanpa penjelasan memadai bukan hanya berpotensi merugikan pelaku usaha, tetapi juga dapat berdampak terhadap kepastian pelaksanaan pembangunan.
Pada akhirnya, masyarakatlah yang berhak mendapatkan manfaat dari setiap rupiah anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah.
Karena itu, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pembatalan semata. Harus ada penjelasan, dan kepastian hukum agar proses pengadaan tidak terus dibayangi tanda tanya.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib perusahaan peserta tender, melainkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.
Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru berubah menjadi sumber polemik akibat keputusan yang tidak dijelaskan secara transparan.
Masyarakat berhak tahu. Kontraktor berhak mendapatkan kepastian. Dan pemerintah berkewajiban memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan.
Transparansi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru ketika keputusan diambil berdasarkan aturan, keterbukaan adalah cara paling tepat untuk membuktikannya.(*)
